A. Sistem Pengambilan Keputusan
SPPK adalah sistem yang
berbasis komputer interaktif untuk memberikan dukungan keputusan kepada manajer
dengan menggunakan data dan model-model keputusan untuk menyelesaikan masalah
yang sifatnya semi struktur dan tidak terstruktur untuk mencapai efektivitas
keputusan. SPPK hanya digunakan untuk memperluas wawasan pengambil keputusan
(Decision Maker - DM) sebagai bahan pertimbangan bukan untuk menggantikan
penilaiannya. Artinya bahwa SPPK tidak dapat menggantikan intuisi yang dimiliki
oleh manusia, hanya terbatas pada model dasar yang dimilikinya.
Keen mendefinisikan SPPK
sebagai sistem yang memiliki 4 karakteristik utama, yaitu sebagai berikut:
1. Ditujukan untuk
membantu keputusan tidak terstruktur yang umum
2. SPPK memiliki
mempermudah pemakai berhubungan dengan komputer
3. Dalam proses
pengolahannya, SPPK mengkombinasikan penggunaan model model dengan
teknik
4. SPPK bersifat luwes
dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan perubahan yang
terjadi.
Komponen SPPK Menurut
Kertahadi [5], SPPK dibangun oleh 3 komponen dasar yaitu :
1. Database
Merupakan tempat dari
transaksi sehari yang mendukung pengambilan keputusan.
2. Model base
Model yang
merepresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif sebagai dasar
pengambilan keputusan.
3. Software System
Merupakan penyatuan
komponen memungkinkan terjadinya dialog interaktif antara
manusia dengan komputer.
Metode PRIME (Preference
Ratios in Multiattribute Evaluation)
Metode PRIME adalah
metode pengambilan keputusan yang mendukung analisis pada informasi yang belum
lengkap pada model analisis banyak atribut. Informasi yang belum lengkap
maksudnya adalah tidak adanya nilai pasti (tunggal) dari sebuah informasi.
Metode PRIME merupakan salah satu metode pembobotan pada Multi-Criteria
Decision Making (MCDM) yaitu disiplin dalam pengambilan keputusan dengan banyak
kriteria yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Alternatif, yaitu
kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipilih oleh DM. Konsekuensi dari
sebuah
alternatif merujuk pada nilai dari alternatif.
2. Atribut, merupakan
karakteristik atau kriteria dari keputusan.
3. Pembobotan (weight
assessment). Pemberian bobot pada setiap kriteria.
4. Matriks Keputusan.
Matriks Keputusan X adalah matriks (m x n) dengan elemen xij
adalah
nilai dari alternatif ke-i yang berhubungan dengan kriteria ke-j pada
alternatif ke-I
dimana i=1,2,3,…,m dan j=1,2,3,…n. Matriks keputusan dapat
distrukturkan ke dalam
hirarki pohon nilai (value tree) dimana setiap
alternatif dihubungkan secara langsung
dengan kriterianya.
5. Pertentangan antar
kriteria, yaitu pertentangan kepentingan antara satu kriteria dengan
kriteria
yang lainnya.
Pada informasi yang tidak
lengkap, metode PRIME memberikan pendekatan dengan adanya rasio perbandingan
nilai pada nilai relatif dan kriterianya. Perbedaan metode PRIME dari
model-model pembobotan atribut-atribut lainnya adalah perbandingan rasio
dihubungkan secara eksplisit dengan bobot setiap atribut. Selain itu, metode PRIME
dilengkapi dengan informasi tentang ketidakoptimalan yang terhubung dengan
rekomendasi alternatif yang dihasilkan berupa nilai kehilangan yang mungkin
terjadi.
Tujuan SPPK
Tujuan sistem penunjang keputusan adalah untuk mengklasifikasikan masalah yang ada melalui pendekatan yang sistematis sehingga tercapai pemecahan masalah yang efektif.
Menurut Raymond Leond (2007:49) ada 3 tujuan sistem penunjang keputusan diantaranya :
- Membantu manajemen membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi-terstruktur
- Mendukung penilaian manajemen bukan mencoba menggantinya
- Meningkatkan efiktifitas pengambilan keputuan manajer dari pada efisien
B . Sistem Pengendalian
Intern
Unsur-unsur pengendalian
intern penggajian karyawan BMT Al Ikhlas Yogyakarta meliputi :
1. Aspek organisasi
Struktur organisasi yang
memisahkan tugas dan tanggungjawab fungsional secara tegas merupakan bagian
penting perusahaan untuk melakukan kegiatan pokok perusahaan. Pemisahan fungsi
yang jelas pada masing-masing bagian bertujuan untuk mengetahui secara jelas
dan pasti sesuai dengan kedudukannya di dalam struktur organisasi. Organisasi
yang telah memisahkan tanggungjawab serta memberikan kewenangan terhadap
masing-masing bagian terkait dengan proses pelaksanaan prosedur penggajian pada
BMT Al Ikhlas.
Yogyakarta ditunjukkan
dengan adanya :
1) Pemisahan fungsi
pembuat daftar gaji dari fungsi keuangan,
2) Pemisahan fungsi
pencatatan waktu hadir dari fungsi pembuat daftar gaji.
Fungsi pembuat daftar
gaji dipegang oleh bagian penggajian yaitu manajer SDM pusat, fungsi keuangan
dipegang oleh bagian keuangan, fungsi pencatatan waktu hadir yang menggunakan system softwaredipegang
oleh bagian akunting.
2.
Aspek sistem otorisasi
Sistem otorisasi yang
berlaku pada BMT Al lkhlas Yogyakarta adalah :
1) Presensi sebagai
pedoman pembuatan daftar gaji diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu
yang
dipegang oleh bagian akunting.
2) Dalam daftar gaji
karyawan harus memiliki SK pengangkatan sebagai karyawan BMT Al
Ikhlas, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini ketua pengurus BMT
Al
Ikhlas Yogyakarta.
3) Setiap perubahan gaji
karyawan atau perubahan unsur yang dipakai sebagai dasar untuk
menghitung penghasilan karyawan diotorisasi oleh yang berwenang dalam hal ini manajer
SDM
pusat.
4) Setiap potongan gaji
selain dari pajak penghasilan karyawan didasarkan atas surat
potongan gaji dan diotorisasi oleh fungsi keuangan.
5) Daftar gaji tidak
diotorisasi oleh fungsi personalia.
6) Bukti kas keluar untuk
pembayaran gaji diotorisasi oleh fungsi akuntansi.
3. Aspek prosedur
pencatatan
Prosedur pencatatan yang
berlaku pada BMT Al Ikhlas Yogyakarta adalah :
1) Adanya perubahan data
yang tercantum dalam catatan penghasilan karyawan
direkonsiliasi dengan daftar
gaji karyawan.
2) Tarif gaji yang
tercantum dalam kartu penghasilan diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi
akuntansi.
4. Aspek praktik yang
sehat.
Praktik yang sehat dalam
melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi pada BMT Al Ikhlas
Yogyakarta ditunjukkan dengan :
1) Fungsi pencatatan
waktu yang dipegang oleh bagian akunting mengawasi sistem software
pencatatan
presensi karyawan.
2) Pembuatan daftar gaji
diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi
akuntansi
sebelum dilakukan pembayaran.
3) Catatan penghasilan
karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji yang dipegang
oleh manajer
SDM pusat.
Penggajian Karyawan BMT
Al Ikhlas Yogyakarta
Fungsi-fungsi yang
terkait dengan sistem penggajian karyawan di BMT Al Ikhlas antara lain fungsi
pencatatan presensi, fungsi administrasi personalia, fungsi penggajian, dan
fungsi teller. Hasil analisis yang didapat menunjukkan bahwa BMT Al Ikhlas
telah memisahkan tugas dan tanggungjawab fungsional pada masing-masing bagian.
Secara system pengembangan, fungsi personalia dihandle langsung oleh
manajemen pusat. Fungsi penggajian dipegang langsung oleh manajer SDM mengingat
bentuk struktur organisasi BMT yang simpel. Hal tersebut memudahkan manajer
untuk melakukan kontrol terhadap masing-masing fungsi yang berkaitan dengan
penggajian.
Penilaian terhadap
Jaringan Prosedur Sistem Penggajian Karyawan BMT Al Ikhlas Yogyakarta
BMT Al Ikhlas Yogyakarta
hanya menggunakan jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian. Jaringan
prosedur penggajiannya terdiri dari prosedur pencatatan presensi karyawan,
prosedur administrasi personalia, prosedur penggajian oleh manajer SDM, prosedur
pembayaran gaji. Hasil analisis jaringan prosedur penggajian karyawan di BMT Al
Ikhlas.
Penilaian terhadap Sistem
Pengendalian Intern dalam Sistem Penggajian Karyawan di BMT Al Ikhlas
Yogyakarta
Penilaian untuk
mengetahui memadai atau tidaknya system pengendalian intern dalam sistem
penggajian karyawan di BMT Al Ikhlas Yogyakarta, dilakukan dengan membandingkan
antara kenyataan yang ada dengan teori. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini menggunakan kuisioner dengan mengajukan daftar pertanyaan mengenai
elemen-elemen unsur system pengendalian intern penggajian kepada pihak
pelaksana penggajian karyawan di BMT Al Ikhlas Yogyakarta dengan format seperti
dalam lampiran.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar